Pendidikan adalah sadar untuk
mempersiapkan peserta didik melalui bimbingan pengajaran dan latihan bagi
peranannya dimasa yang akan datang”. Sementara prinsip berbasis luas mengandung
makns sebagai suatu paradigma pelaksanan pendidikan berorientasi luas yang
menjadi wahana untuk memberikan pengalaman dalam proses pembelajaran dalam arti
luas. Kesadaran nasional, kesadaran kan persatuan dan kesadaran korps profesi
guru sudah lahirpada guru sebelum perang. Anggota Budi Utomo waktu itu
kebanyakan dan lahirdarilingkungan guru-guru.Logis memang hal ini tidak lepas
karena di negara terbelakang danatau jajahan manapun di masa lalu warga
masyarakat umum yang dianggap terdidikadalah (tweede inlandse scool)
orang-orang terdidik atau bersekolah sesuai dengankeperluan untuk dijadikan
aparat pemerintahan kolonial dan yang keduanya adalah guru-guru.Rakyat umum
cukup hanya bisa baca tulis saja.Perjuangan hingga adanya PGRI merupakan
pelajaran yang terpenting untuk seluruhrakyat
pada umumnya, guru
dan calon-calon pendidik
khususnya, agar mereka
dapatmenghargai, mempedomani serta merasa termotivasi untuk lebih
mengedepankan visi danmisi PGRI untuk terwujudnya pendidikan yang nyata bagi
rakyat.
A. PENDAHULUAN
Guru berperan dalam pengembangan sumber daya manusia
secara dinamis prospektif dan mampu menjawab tantangan dalam masa depan, adanya
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai wadah berhimpunnya segenap
guru dan tenaga kependididkan lainnya merupakan organisasi perjuangan,
organisasi profesi dan ketenagakerjaan yang membudayakan nilai-nilai Pancasila
untuk memajukan pendidikan seluruh rakyat, membela dan memperjuangkan nasib
guru. Keberadaan PGRI pun dengan penuh perjuangan dari Kaum Guru Indonesia
untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan wujud kelahiran PGRI.
Persatuan Guru Republik Indonesia yang kemudian kita kenal dengan sebutan PGRI
merupakan satu dari organisasi yang beranggotakan guru yang tidak melihat latar
belakang, agama, tingkat pendidikan, satuan pendidikan dan hal lain. Tentunya
kenapa PGRI didirikan mempunyai maksud tertentu.Sejarah telah menulis
terbentuknya PGRI berawal dari banyaknya berdiri organisasi masyarakat yang
berlatar guru, untuk membantu perjuangan Bangsa Indonesia.
Kemudian munculah sebuah gagasan untuk mempersatukan
para guru dalam suatu wadah dengan misi dan visi yang sama, maka ketika
proklamasi kemerdekaan diikrarkan rencana itu semakin matang hingga disusunlah
kongres PGRI pertama di Surakarta. Namun ternyata proklamasi kemerdekaan tidak
serta merta membuat Indonesia terbebas.Ternyata dari pihak penjajah tidak
terima begitu saja. Disinilah kemudian timbul sebuah pertanyaan yakni seperti
apa situasi sejarah di awal terbentuknya PGRI, bagaimana pula situasinya dan
sepeti apa andil PGRI selang waktu 1945-1958 dalam membantu perjuangan Bangsa
Indonesia
Salah satu
amanat Kongres XVIII dalam memasuki era reformasiadalah memperbaiki persepsi
yang keliru terhadap PGRI yang selama initelah terkontaminasi dalam proses
perjalanan masa lalu. Hal itu perludilakukan mengingat masih banyaknya pihak
yang belum memilikiwawasan yang komprehensif terhadap PGRI.Masih banyak pihak
yangmemandang PGRI hanya dari aspektertentu secara sempit dalam
bentukserpihan-serpihan yang tidak terpadu dan dilandasi oleh pentingan
tertentu.Sebagai akibatnya adalah berkembangnya persepsi yang kurang
tepatterhadap PGRI.Keadaan itu sudah tentu banyak menimbulkan hal yangkurang
menguntungkan bagi PGRI dan terutama bagi anggotanya.Bagianini ditunjukan untuk
memberikan rambu-rambu yang dapat memberikancitra yang tepat bagi PGRI.
Sejak
kelahirannya lebihdari setengah abad yang lalu bersamaan dengan kelahiran
RepublikIndonesia, PGRI telah membuktikan dirinya sebagai organisasi yang
masihlestasi hingga kini tentunya untuk masa-masa yang akan datang.
Dalammenghadapi tantangan era global memasuki abad ke-21, PGRI harus
tetapkonsisten terhadap jati diri yang bersumber pada visi dan misi
depannya,yaitu mewujudkan PGRI sebagai organisasi dinamis, mandiri,
danberwibawa yang dicintai oleh anggotanya, disegani oleh mitranya dandiakui
keberadaannya oleh masyarakat luas.
B. PEMBAHASAN
1) Pertanggungjawaban PB-PGRI (1998-2003)
Sebagai kewajiban konstitusi
organisasi, pengurus besar harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban di
akhir masa bhaktinya. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PGRI (pasal 22),
bahwa masa bhakti kepengurusan Badan Pimpinan Organisasi ditetapkan lima tahun
dan sesudahnya diakhiri dengan kongres (sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga, pasal 47 bab XVII). Dalam kongres tersebut paling tidak memuat acara
pokok (sesuai bunyi pasal 50, bab XVII, anggaran rumah tangga PGRI) yaitu :
a.
Laporan pertanggungjawaban pengurus besar
b.
Penetapan program kerja termasuk anggaran untuk lima tahun yang akan datang
c.
Mengadakan pemilihan pengurus besar
Masa bakti pengurus XVIII,
di awali 28 November 1998 dan semestinya akan berakhir pada tanggal 28 November
2003, untuk mencapai usia masa bakti itu genap lima tahun. Akan tetapi dalam
konferensi pusat IV PGRI ( 28 31 Juli 2002) telah diputuskan bahwa kongres XIX
ditetapkan pada bulan juli 2003 dengan pertimbangan, bahwa pada bulan November
2003 adalah hari bulan puasa dan situasi lebaran. Maka, atas dasar itu
ditetapkan pada bulan juli 2003 bersamaan dengan berlangsungnya saat libur akhir
sekolah di akhir tahun ajaran. Dengan demikian masa bakti kepengurusan XVI 11
(1998 2003) efektif hanya 4 tahun 8
bulan.
Pengurus besar terpilih pada
kongres ke XVIII telah diamati sejumlah program dengan tema reformasi
pendidikan dan PGRI dalam menghadapi era globalisasi abad 211. Pokok-pokok
program dimaksud berdasarkan keputusan kongres XVIII,
Nomor:VIII/Kongres/PGRI/XVII III 998 menyangkut berbagai masalah dan aspek :
1.
Isu-isu umum yang berkembang
2.
Masalah organisasi
3.
Masalah pendidikan dan profesi
4.
Masalah kesejahteraan
5.
Masalah lain yang erat kaitannya dengan kehidupan organisasi dan
kemasyarakatan
Pengurus besar PGRI masa
bakti 1998-2003 mulai melakukan tugasnya secara nasional dan internasional
mengemban amanat kongres XVIII PGRI tahun 1998. Adapun tujuan Program umum PGRI
yang telah disepakati dalam kongres XVIII sebagai berikut:
1.
Memberikan arahan tentang pokok-pokok program yang akan dijadikan landasan
kegiatan organisasi yang
operasionalisasinya akan dirinci setiap tahun baik untuk tingkat pusat
maupun daerah.
2.
Melaksanakan reformasi
dilingkungan PGRI baik sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi
dan organisasi ketenagakerjaan.
3.
Menetapkan langkah PGRI dalam upaya turut serta melaksanakn reformasi
pendidikan nasionala terutama yang berkaitan dengan pendidikan moral dan
karakter bangsa sehingga menjadi bangsa yang mandiri, demokratis, menghormati
dan melaksanakan hak-hak asasi manusia, memiliki ilmu pengetahuan dan menguasai
teknologi, dapat dipercaya, serta memiliki tanggungjawab yang tinggi
4.
Mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah digariskan dalam strategi
dasar organisasi berlandaskan kondisi bangsa dan Negara serta kondisi
organisasi saat ini.
Sasaran organisasi yang
telah ditetapkan dalam program umum yaitu sebagai berikut:
1)
Refungsionalisasi danrevitalisasi jatidiri PGRI sehingga tetap memliki
landasan kejuangan yang kuat serta memiliki visi yang menjadi motivasi yang
mampu menghimpun guru dalam satu wadah perjuangan.
2)
Restrukturisasi dari penataan organisasi dari pusat sampai ke daerah yang
meliputi seluruh tatanan organisasi PGRI termasuk anak lembaga, badan khusus
dan himpunan profesi dan keahlian sejenis.
3)
Meningkatkan kesadaran seluruh pengurus PGRI dari pusat sampai daerah mengenai
perlunya perubahan sikap, wawasan dan tanggungjawab organisasi pada masa yang
akan datang.
4)
Mengajak seluruh anggota PGRI agar bersama-sama memperbaiki dan
meningkatkan citra PGRI baik dimata anggota maupun di mata masyarakat, serta
meningkatkan kinerja organisasi agar mampu memperjuangkan segenap aspirasi
anggota sehingga PGRI dapat melaksanakan misi dan tugasnya dengan baik.
Secara keseluruhan laporan
PB PGRI masa bakri 1998-2003 terdiri dari empat bagian yaitu :
a)
Laporan umum sebagai pengantar
b)
Tentang laporan departemen dan keuangan
c)
Laporan anak lembaga dan badan khusus PGRI
d)
Lampiran memuat laporan daftar infentaris barang-barang kekayaan PB PGRI
dan lampiran lainnya.
Penyelesaian
dan pendistribusian hasil kongres XVIII untuk pengurus dan anggota PGRI serta
intansi/organisasi/lembaga terkait diseluruh tanah air.
Merancang dan melaksanakan
penataan organisasi baik keanggotaan maupun kelembagaan sebagai berikut:
1.
Merancang format pengembangan dan pendataan mengenai tingkat organisasi dan
perangkat kelengkapan organisasi PGRI sesuai perkembangan daerah. Pengesahan
dan pelantikan pengurus hasil koperensi daerah provinsi lama maupun koperensi
pemekaran baru, termasuk kabupaten dan kota.
2.
Melaksanakan pennertiban kartu anggota PGRI secara bertahap dengan masa
berlaku 5 tahun, PB PGRI telah mengeluarkan surat keputusan
No.646/SK/PB/XVIII/Tanggal 16 Desember 99. Karena dengan penataan kartu,
berarti terwujudnya tertib administrasi keanggotaan.
3.
Mengaktualisasikan forum organisasi dan tugas konstitusi organisasi
sekaligus pembinaan anggota didaerah. Forum ini merupakan forum konsolidasi
tahunan, karena didalamnya mengandung unsur penilaian/evaluasi pelaksanaan
program opersional PB disamping tempat pengambilan keputusan dan kebijakan yang
secara konstitusional.
4.
Revitalisasi dan pemberdayaan anak Lembaga Tingkat Pusat segera
dilaksanakan mengingat perlunya penyesuainperkembangan masa kini. Dalam
perkembangannya ada dua anak lembaga yang bermasalah.
5.
Pergantian pengurus antar waktu dan refungsialisasi personal Pengurus Besar
perlu dilakukan mengingat terjadi kevakuman dalam jajaran pengurus. Kekosongan
terjadi disebabkan ada yang mengundurkan diri dan beberapa pengurus berhalangan
tetap.
1. Keorganisasian
Dari sisi
kehidupan organisasi hal ini memberikan pengaruh positif, dimana organisasi
PGRI turut tumbuh dan berkembang dan turut berkompetisi didaerah bersamaan
elemen-elemen lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara lebih
efektif.Dalam menghadapi tantangan era global memasuki abad ke-21, PGRI harus
tetap konsisten terhadap jati diri yang bersumber pada visi dan misi depannya,
yaitu mewujudkan PGRI sebagai organisasi dinamis, mandiri, dan berwibawa yang
dicintai oleh anggotanya, disegani oleh mitranya dan diakui keberadaannya oleh
masyarakat luas. Dengan visi ini PGRI mengemban
sejumlah misi yang harus diwujudkan.
§
Misi pertama adalah misi nasional,
yaitu misi untuk mempertahankan, mengisi dan mewujudkan cita-cita proklamasi
kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
§
Misi kedua adalah misi pembangunan
nasional, yaitu ikut berperan serta untuk menyukseskan pembangunan nasional
sebagai bagian pengisian kemerdekaan.
§
Misi ketiga adalah misi pendidikan
nasional, yaitu ikut berperan serta aktif dalam menyukseskan pendidikan
nasional sebagai bagian pembangunan nasional khususnya dalam upaya
mengembangkan sumber daya manusia.
§
Misi keempat adalah misi
profesional, yaitu misi untuk memperjuangkan perwujudan guru profesional dengan
hak dan martabatnya serta pengembangan kariernya.
§
Misi yang kelima adalah misi
kesejahteraan, yaitu memperjuangkan tercapainya kesejahteraan lahir dan batin
para guru dan tenaga kependidikan lainnya.
Strategi dasar dalam reformasi organisasi adalah
meningkatkan kualitas komunikasi organisasi dan peningkatan keberdayaan sumber
daya manusia organisasi dalam berbagai jenjang. Untuk mewujudkan amanat
tersebut, PGRI menggunakan empat strategi dasar dengan metode :
1.
Intesifikasi silaturahmi secara vertikal,
horizontal, dan diagonal baik internal maupun
eksternal.
2.
Optimalisasi kemitraan secara
seimbang dengan berbagai pihak terkait atas dasar saling menghormati.
3.
Aktualisasi program kerja yang lebih
berpusat pada hak dan martabat
anggota.
4.
Transparansi manajemen organisasi
dalam bebagai tingkatan organisasi.
Secara ideal, pelaksanaan kerja PGRI menuntut
dikembangkannya suatu Strategi yang sistemik, sinergik, dan simbiotik dalm
mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi sistemik adalah strategi yang memberikan
pandangan dari sudut sistem dengan sub-sistem dan supra-sistemnya dalam arti
hubungan struktural,funsional, dan interaktif, yang menyangkut masukan, proses dan keluaran. Strategi sinergik adalah
strategi untuk mengembangkan diri secara lebih luas untuk memperoleh nilai
tambah dalam hasilnya melalui perencanaan pro-aktif dan keterpaduan inovatif
diantara berbagai tindakan nyata. Strategi simbiotik adalah strategi untuk
mencari keterlibatan kolaboratif, kemungkinan jaringan kerja dengan pihak terkait untuk mendapatkan manfaat bersama. Dalm
berbagai kinerja organisasi, PGRI menempatkan diri sebagai organisasi dengan
tiga kekuatan yaitu pressure power (kekuatan penekanan), thinking power
(kekuatan memberikan pemikiran), dan control power (kekuatan untuk pengawasan)
2. Kesejahteraan
Kesejahteraan guru merupakan inti dari keseluruhan
perjuangan PGRI khususnya
dalam amanat Kongres XVIII. Kesejahteraan guru dapat berwujud kesejahteraan materiil maupun non-materiil
yang ditompang oleh lima pilar, yaitu :
a) Imbal
jasa,
b) Rasa
aman,
c) Kondisi
kerja,
d) Hubungan
antar-pribadi,
e) Kepastian
karier.
Beberapa aktifitas proses dan hasil program berkenaan
dengan kesejahteraan antara lain sebagai berikut :
1. Tahun
1999
a. Pada bulan Juni 1999 PB-PGRI bekerjasama dengan
RCTI dengan
sponsor perusahaan B-29 dapat memberikan bantuan kepada sekitar 200 guru
masing-masing Rp 1.000.000. dataakurat belum diberikan kepada PB-PGRI sedangkan
bantuan langsung disampaikan
oleh RCTI B-29.
b. Tanggal 18 November 1999 PB-PGRI bekerjasama dengan
universitas terbuka mendapat dana dari kantor menko kesra bagi 1000 orang guru
untuk menempuh Program D-II Guru SD 1000 orang anak guru yang kuliah pada
perguruan guru negri.
c. Melakukan advokasi kepada Presiden
BJ Habibie dan desakan ke DPR-RI yang kemudian membuahkan hasil seluruh pegawai
negeri mendapatkan tunjangan penghasilan sebesar Rp 150.000
2. Tahun
2000
a. Mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Megawati.
PB-PGRI mengajukan agar anggaran
pendidikan dinaikkan menjadi25% dari APBN.
b. Advokasi
kepada Mendiknas dengan substansi yang sama.
c. Advokasi kepada Ketua/Pimpinan DPR-RI untuk
substansi samadengan yang diajukan kepada Presiden.
d. Karena Anggaran Pendidikan pada zaman Presiden
Soeharto hanya 9% dari
APBN, pada masa Presiden BJ Habibie dijanjikan 20%, tetapi pada masa Presiden KH. Abdurrahman Wahid
anggaranpendidikan hanya 3,8% yang kemudian memicu PB-PGRI untukberjuang lebih
intensif.
e. PB-PGRI membuat satuan Tugas yang dinamakan,”
Komite Perjuangan
Perbaikan Kesejahteraan Guru” disingkat KP2KG. Satgas ini bertugas secara khusus dan intensif untuk memperjuangkan kesejahteraan guru melalui berbagai
pendekatandan cara.
f. Dengan KP2KG, PB-PGRI mengadakan advokasi ke Wapres Megawati, Mendiknas, Ketua Bappenas, Pimpinan DPR-RI dan
10Fraksi di DPR-RI. Sambutan cukup baik meskipun dalam pelaksanaan kurang memberikan harapan yang nyata
kepada PGRI.
g. KP2KG menyerukan kesiapan perjuangan kepada KP2KG
tingkat Idan II bahkan sampai anggota agar perjuangan butir-butir yangtelah
dirumuskan secara nasional dengan tema ” Guru Menggugat”.
Isi ” Guru
Menggugat”
1.
Penghapuasan perlakuanyang berbeda
terhadap tenaga guru, dosen, dan tenaga fungsional lainnya.
2.
Peningkatan serta penambahan
tunjangn fungsional guru sehinggatidak terlalu jauh berbeda dengan tunjangan
fungsional yang lain dandengan jumlah yang wajar.
3.
Pemberlakuan sistem penggajian guru
dan tenaga kependidikansecata khusus.
4.
Peningkatan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 25% dariAPBN.
3.
Tahun 2001
a.
Keluarnya Keppres 64/2001 tentang kenaikan
gaji (pokok gaji) dan
kenaikan
tunjangan fungsional yang diberlakukan mulai Januari2001.
b.
Melalui kerjasama dengan Ditjen
Dikdasmen (Direktorat TenagaKerja Pendidikan) dalam pelaksanaannya, PGRI
disemua tingkatandiikutsertakan dalam komite pengelolaan.
c.
Menjelang peringatan Hari Guru
Nasional Tahun 2001, Presidensangat peduli dengan kesejahteraan guru dan setuju
apabila gurumemiliki satu sistem penggajian tersendiri.
d.
Dalam kesempatan itu kesempatan itu
PB-PGRI menyampaikanmakalah yang berjudul
”Sistem Remunerasi Guru yang
Berkeadilan”yang mendapat respon positif. Lokakarya juga menyepakati
bahwasambil menata suatu sistem remunerasi yang khusus, akandiupayakan
realisasi tunjangan fungsional guru.
4. Tahun
2002
a.
PB-PGRI terus mendorong pemerintah
dan DPR-RI agar semuakomitmet yang telah dinyatakan di tahun 2001
segeradirealisasikan.
b.
Menjelang sidang tahunan MPR,
PB-PGRI melakukan lobi danadvokasi dengan berbagai unsur di DPR dan MPR dengan
kaitanamandemen UUD 1945. hasil yang dicapai adalah adanyaamandemen Pasal 31
UUD1945 termasuk hal yang berkenaan
dengan
dengan anggaran pendidikan (pasal 31 ayat 4).
c.
PB-PGRI terus memperjuangkan agar
otonomi daerahdesentralisasi pendidikan dapat dilaksakan dengan
memposisikanpendidikan dan guru swbagai prioritas utama pembangunan daerahdalam
kerangka kesatuan nasional.
d.
Bersama dengan Depdiknas, Depag,
Kantor menpan, dan BKNsedang dikembangkan suatu sistem kenaikan pangkat para
guruyang lebih berkeadilan dari segi pangkat, jabatan, golongan/ruang,dan
tunjangan.
3. Ketenagakerjaan
Anggaran dasar PGRI Bab III pasal 3 tentang jatidiri
produk keputusan Kongres PGRI 18 di Lembang, Jawa Barat menyatakan bahwa, ”PGRI
adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi
ketenagakerjaan”. Dinyakan pula dalam Bab IV pasal 6 tentang tujuan huruf,
menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru
melalui peningkatan kesejahteraan anggota serta kesetiakawanan anggota serta
kesetiakawanan organisasi”.
Dalam Bab VII pasal 7 tentang tugas dan fungsi huruf
(o),” membinausaha kesejahteraan guru dalam arti yang luas dan membantu
upayapemerintah dalam memberikan pelayanan hak-hak anggota di
bidangkepegawaian” serta dalam huruf (p),” melaksanakan prinsi-prinsip
danpendekatan trade union dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat
guru melalui
peningkatan kesejahteraan anggota”.Karena PGRI telah menegaskan kembali sebagai
organisasi SerikatPekerja, maka PGRI telah bekerjasama dengan ILO proyek ACILS,
FES,maupun ICFTU. Sebagai perwujudan kerjasma tersebut maka anggota PGRI
telah
disertakan dalam latihan, baik tingkat Training Of Trainers (TOT)maupun latihan
dasar. Selain pelatihan, PGRI juga telah mendapat banyakdukungan moral dari
serikat Pekerja lainnya, misalnya telah berhasilmemenangkan tuntutan 95 orang
guru dari Aceh senilai kurang lebih 3.700.000.000
4. Perundang-undangan
Hal yang berkenaan dengan perundang-undangan merupakan
salahsatu amanat Kongres XVII, dan selama periode masa bhakti XVIII PB-PGRI
telah, sedang, akan memperjuangkan:
1.
Revisi terhadap UU No. 2 tahun 1989
tentang sistemNasional. Dalam peengrmbangan rencana peraturan pemerintahsebagai
penjabaran dari RUU Sisdiknas PB-PGRI ikut terlibatlangsung dan memberikan
masukan-masukan yang cukup bermakna.
2.
PGRI mulai dari Presiden (waktu
ituadalah BJ Habibie) selama 3 tahun terakhir proses pengembangan,pembahasan
dan sosialisasi telah dilakukan termasuk dengan komisiVI DPR-RI dan telah
mendapatkan tanggapan positif.
3.
PB-PGRI ikut serta secara aktif
memberikan masukankepada DPR dan kepada PB-MPR dalam upaya amandemen UUD1945
khususnya yang berkenaan dengan pendidikan dan guru.
4.
Dalam kaitan implementasi UU No. 22
tahun 1999tentang pemerintahan daerah, PB-PGRI ikut memberikan masukandalam
upaya pengamanan implementasi UU tersebut. Inti perjuanganPGRI ialah agar
otonomi daerah berdasarkan UU No. 22/1999 tersebutmampu mengatasi berbagai
permasalahan pendidikan khususnya Guru.
5. Reformasi Pendidikan Nasional
Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu
pendidikannasional, PB-PGRI ikut berperan serta secara aktif dengan
memberikanmasukan kepada pemerintah agar berbagai agenda reformasi yang
sedangdan akan dilaksanakan dapat terwujud dan tepat sasaran. Diantara
program-program inovatif dalam upaya reformasi pendidikan yang sekarang
sedangberjalan adalah pendekatan BBE (Broar-Based Education), atau
pendidikanberbasis luas, Pendidikan Berorientasi Keterlampilan Hidup ( Life
SkillsEducation),
Pendidikan untuk Semua (Education For All),
KurukulumBerbasis Kompetensi, Manajemen Berbasis Sekolah, Pendidikan
BerbasisMasyarakat, pembentukan Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah,UAS
(Ujian Akhir Sekolah) dan UAN ( Ujian Akhir Nasional) sebagaialternatif dari
Ebtanas penilaian portofolio dan sebagainya. Meskipunkonsep-konsep
yangdikemukakan diatas sebenarnya bukan barang baru,namun sebagai inovasi
hal-hal tersebut diharapkan mampu memperbaikikeadaan dan dapat direalisasikan
secara efektif.
Konsep pendidikan berorientasi keterampilan hidup
mengisyaratkanagar pendidikan mampu memberikan bekal untuk hidup secara
bermaknabagi semua peserta didik. Hal itu sebenarnya sudah tercantum dalam
pasal 1ayat (1) UU No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu :
“Pendidikan adalah sadar untuk mempersiapkan peserta
didik melalui
bimbingan
pengajaran dan latihan bagi peranannya dimasa yang akandatang”. Sementara
prinsip berbasis luas mengandung makns sebagai suatuparadigma pelaksanan
pendidikan berorientasi luas yang menjadi wahanauntuk memberikan pengalaman
dalam proses pembelajaran dalam artiluas.hal itu sesuai dengan kecendrungan
pergeseran pola-pola pembelajarankhususnya konsep empat pilar pembelajaran
menurut UNESCO, yaitu : “
Learning to
Know, Learning to do, Learning to be, Learning to lifetogether”.
Upaya reformasi pendidikan nasional hanya akan
berwujud apabilaguru mendapat tempat yang sentral dan menjadi prioritas utama.
Sebungandengan itu, PGRI menekankan agar masalah guru dalam rangka
reformasipendidikan nasional PGRI mendapat perhatian dan prioritas
utamamengingat peranan guru yang fundamental. Sesuai dengan kendala yang
dihadapi
oleh guru, antar lain :
-
Pertama, pemerintah
harus ada kemauan politik untuk menempatkanposisi guru di titik sentral
keseluruhan pendidikan nasional. Penataankembali berbagai perundang-undangan
dan produk hukum yang berkaitandengan pendidikan perlu dilakukan agar lebih
sesuai dengan tuntutan yangberkembang. Dalam penataan ini dapat dilakukan
perbaikan perundang-undangan yang telah ada dan menghasilkan produk hukum baru
yang belumada (misalnya ketentuan hukum mengenai perlindungan hukum bagi guru),
-
Kedua, Mewujudkan
suatu sistem managemen guru dan tenagakependidikan lainnyayang mengikuti
pengadaan, pengangkatan, pengelolaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan
secara terpaduyang sistemik, sinergik, dan simbiotik. Kemudian membenahi
kembalisistem penempatan, pengelolaan, dan pembinaan guru dalam satu
sistempengelolaan tunggal yang terpadu, efektif, dan efisien,.
-
Ketiga, pembenahan
sistem pendidikan guru yang fungsional untuklebih menjamin dihasilkannya
kualitas profesional guru dan tenagakependidikan lainnya. Dilihat dari posisi
dan perananya, guru memerlukankompetensi pribadi da profesi agar mampu
melaksanakan proses pendidikansecara mendasar.
-
Keempat,
Pengembangan suatu sistem intensif (gaji dan tunjanganlainnya) bagi para guru
secara adil, bernilai ekonomis, sehingga memilikidaya tarik sehingga merangsang
para guru melakukan dengan penuhdedikasi dan memberikan kepuasan lahir dan
batin.skala yang dipandangadil dan wajar serta bernilai ekonomi merupakan
kulminasi dari berbagaivariabel antara lain : pendidikan, pengalaman, beban
kerja, jenjangpendidikan, tempat bertugas, kreativitas, lokasi, kepangkatan
dansebagainya. Intensif yang diperoleh guru (gaji dan tunjangan
lainya)hendaknya merupakan fungsi dari kinerja profesional guru dalam
duniapendidikan.
-
Kelima, PGRI harus
menuntut kepada pemerintah dan DPR-RI agarjabatan guru diakui sebagai jabatan
fungsional seperti dosen sehingga gurumendapatkan tunjangan fungsional bukan
tunjangan kependidikan sepertisekarang ini.
6. Kemitraan Nasional dan Internasional
Kemitraan yang berimbang merupakan salah satu strategi
perjuanganPGRI baik ditingkat internasional, nasional maupun daerah selama ini
PGRItelah mengembangkan jaringan kemitraan sebagai berikut :
Pertama, dengan
pihak Legislatif (DPR-RI dan MPR-RI) telah dibinahubungan kemitraan yang
konstruktif bagi upaya perjuangan PGRI, sepertimelalui peningkatan anggaran
pendidikan, kesejahteraan guru, perbaikansistem perundang-undangan amandemen
UUD 1945, RUU Sisdiknas, RUUguru, kebijakan pendidikan nasional dalam kerangka
otonomi daerah,penyempunaan UU No. 22/1999 dan revisi PP tentang jabatan
fungsional.
Hingga saat
ini hampir semua anggota DPR dan MPR telah sampai padakesepakatan tentang
pentingnya pendidikan dalam upaya pembangunanbangsa dan guru menjadi intinya.
Kedua, dengan
pihak eksekutif ( Depdiknas, dan departemen/lembagaterkait lainnya) telah,
terjalin kerja sama yang cukup kondusif. DenganDepdiknas telah berkembang
kebersamaan dalam pelaksanaan peringatanHari Guru Nasional, pemberian
penghargaan dan perlindungan terhadapguru, penyusunan Draf RUU Guru,
peningkatan kesejahteraan guru,
penetapan
Kode Etik Guru, dan sebagainya.dengan Depdargi, kerja samayang terjalin adalah
dalam upaya pembenahan pendidikan dalam kerangkaotonomi daerah.dengan kantor
Menpan telah terbina Kerja sama dalamupaya pembenahan mengenai kesejahteraan
guru, diantaranya upayapengembangan remunerasi (sistem penggajian khusus) bagi
guru,
perjuangan
untuk meningkatkan tunjangan tenaga kependidikan,dansebagainya.dengan pihak BKN
telah terjalin kerjasama dalam upayapenyesuaian struktur penggajian guru dan
PNS umumnya dan menghasilkanperaturan penggajian berdasarkan Keputusan Presiden
No. 64 tahun 2001.
Ketiga, PB-PGRI
telah terbina kemitraan dengan berbagai organisasilain yang memiliki
keterkaitan seperti PWI, PKK, IPPK, PKBI, LembagaPerlidangan Anak, Komnas HAM,
Kowani, LM3 ( LembagaMenanggulangi Masalah Merokok), Komnas PMM ( Komite
NasionalPenanggulangan Masalah Merokok), dan Koalisi untuk Indonesia Sehat.
Keempat,
dalam konteks global, PGRI memiliki hubungan organisasiguru ditingkat
Internasional dan Regional baik bilateral maupun unilateral.Pada tingkat
regional PGRI menjadi bagian dan menjalin kerjasama denganorganisasi guru di
kawasan ASEAN yang tergabung dalam ACT ( ASEANCouncil of Teachers) juga
pemrakarsa pertemuan guru nusantara, padatingkat Internasional PGRI menjuadi bagian
dari Education Internatinal
(EI), yaitu
persatuan guru-guru seluruh dunia ( sebanyak 304 organisasiguru dari 155 negara
dan mengimpun 24 juta anggota). Perjungan PGRItelah mendapat dukungan dari
dunia Internasional, seperti dari ILO,UNESCO, dan EI pada saat guru melakukan
gerakan ” Guru Menggugat”tahun 2000. diantanya adalah surat dari Sekjen EI,
Fred van Leuwen,
kepada
Presiden RI dan Ketua DPR tentang perlunya memperhatikan isiperjuangan PGRI.
Beberapa hasil dari jalinan kemitraan Internasional
antaralain :
· Adanya
bantuan dari Ei melalui konsorsium organisasi guru Swedia,Kanada, Amerika
Serikat, Norwegia, Jepang, Belanda, dan Australia.Bantuan ini berupa dukungan
danauntuk pelatihan dipusat maupun didaerah dan telah berlangsung sejak tahun
1999 hingga sekarang.
· Ketua umum PB-PGRI duduk dalam kepengurusan EI untuk
kawasanAsia-Pasifik.
· Perjuangan
PGRI telah masuk dalam salah satu resolusi Konferensi EIAsia-Pasifik di India
tahun 2000 dan Kongres Guru se-Dunia diThailand tahun 2001.
· Dalam
Konvensi ATC di Thailand, Hanoi, dan Brunei Darussalam,PGRI berperan secara
aktif dalam
penyajian materi dan country report.
· PGRI telah
menyampaikan kertas kerja dalam Pertemuan GuruNusantara (PGN) di Brunei
Darussalam
tahun 2002.
· Ketua umum
PB-PGRI mendapat penghormatan untuk menjadi salah seorang pembicaradalam beberapa konferensi
Internasional, antara lain konferensi
tentang pendidikan nilai yang di adakan oleh EI Istambul,Turki, bulan April
2002. acara ini dilanjutkan lagi di Malta tahun 2002dan dihadiri oleh WDF
Rindorindo.
· Dikawasan
Asia Pasifik, utusan PGRI berperan serta dalam sejumlahkonferensi
Internasional,
yaitu konferensi pendidikan yang diadakanoleh SEAMEO bulan April 2001 di
Thailand, pengembanganmanagemen berbasis sekolah yang dilakukan oleh UNICEF di
Thailandpada bulan Desember tahun 2000, seminar Internasional
tentangdesentralisasi pendidikan di Canberra, Australia, yang dilakukan olehmahasiswa Indonesia di
Australia National University dan KBRI diCanberra.
· Disamping
itu kerjasama bilateral telah terbina dengan STU( Singapura), Kurusapha
(Thailand), JTU ( Jepang), KFTA ( KoreaSelatan), PGGMB (Brunei Darussalam), AEU
(Australia), dan NUTP ( Malaysia).
C. KESIMPULAN
Apa
bila kita dengan sadar dan sengaja menyediakan waktu untuk meneliti kembali
secara cermat gagasan”, pola tindakan dan prestasi PGRI sejak awal berdirinya
sampai sekarang maka kita temukan kembali bahwa pada hakikatnya PGRI adalah
sebuah organisasi profesi pendidik dan pada umumnya dan para guru pada
khususnya .berdasarkan pengamatan,tampak jelas bahwa PGRI seperti organisasi
yang lainnya mempunyai pengalaman yang penting dalam rangka mensukseskan
strategi yang bersifat kuantitatif,dalam arti menggalang masa secara politis,terutama
waktu menjelang pemilu. Masa depan menuntut semakin
tingginya kualitas dari pada kuantitas (jumlah anggota). PGRI sangat berpengalaman dalam
melayani para anggotanya yang sebagian besar guru SD, sementara peningkatan kualitas
profesi di perlukan oleh para guru para semua jenis dan jenjang pendidikan
untuk itu,PGRI di tuntut untuk lebih akrab dengan berbagai permasalahan yang di
hadapi oleh para guru sekolah menengah dan bahkan para dosen di peguruan
tinggi.
Melalaui
kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan
tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku,
sepakat dihapuskan. Mereka adalah – guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan yang
aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru
dibentuk.Menghadapi tantangan itu PGRI sudah harus melakukan reformasi secara
dinamis dalam segi struktu, kultur, subtansi dan sumber daya manusia sehingga
pada gilirannya PGRI akan tetap lestari dan adaptif dengan kondisi yang
berkembang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar